Bahasa Indonesia dan Amnesia Sejarah

Kita sudah memasuki 50 tahun G-30-S. Ini prahara bergelimang sekian banyak nyawa dalam sejarah Indonesia. Dan kita sudah mendapatkan banyak pengakuan dari para korban dan pelaku kekejian itu. Namun, kita hanya seperti memasuki labirin gelap, tanpa ada pengadilan yang dilaksanakan. Kita seakan masih memasuki pertarungan bahasa yang belum juga kunjung selesai. Kita masih bertarung di gelanggang politik bahasa, dengan segala kecemasan, ketakutan, ancaman, dan kemuraman. Dalam kasus G-30-S[PKI], politik bahasa punya dampak yang mengerikan bagi orang Indonesia sekarang. Akibat politik bahasa, meminjam Ariel Heryanto (2015: 5), kita memasuki terowongan “amnesia [berkelanjutan] publik Indonesia tentang sejarahnya sendiri yang kompleks”. Berbagai spanduk bernada antikomunisme yang kita temui di jalanan Solo adalah hanya sekelumit bukti tersurat dan ini pasti bukan bakal yang terakhir.

Politik bahasa nasional yang dapat berujung pada amnesia sejarah penggunanya adalah cerita yang cukup panjang. Untuk melacaknya, sedikit diperpendek, kita dapat bertolak dari diberlakukannya Ejaan yang Disempurnakan (EyD) pada 1972 yang menggantikan ejaan Suwandi. Meski dengan dalih kerjasama dengan Malaysia, kebijakan ini dibaca oleh Ben Anderson (2008) sebagai motif pemisahan yang tegas antara apa-apa yang ditulis di bawah rezim militeristik Orde Baru dan semua yang ditulis sebelumnya. Singkatnya, tujuan EyD memang untuk menutup pintu gerbang sejarah dari pemilik sejarah itu sendiri. Tesis ini juga diajukan oleh Joss Wibisono, peneliti yang menerbitkan buku Saling-Silang Indonesia-Eropa: Dari Diktator, Musik, Hingga Bahasa (2012).

Salah satu korban nyata itu adalah betapa tersentaknya saya saat menyadari bahwa memang saya enggan bahkan emoh membaca buku-buku dengan ejaan yang menusuk syaraf mata. Soalnya, akan berbahaya jika generasi muda melek sejarah, khususnya sejarah yang memang dipergunakan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan seperti kisah “G 30/S [PKI]”. Mereka akan tahu bahwa apa yang dilakukan oleh rezim Soeharto ternyata tidak ada bedanya dengan kolonial Belanda, bahkan jauh lebih buruk, lebih sadis, lebih tak manusiawi.

Maka, agar kedok belio tidak terbongkar, generasi muda harus dibungkam melalui politik bahasa. Ini adalah strategi yang sungguh ampuh. Karena, bagaimanapun, kita berpikir dalam batas-batas bahasa. Apa yang tidak terlintas dalam bahasa kita, tidak akan terlintas pula di pikiran. Ini sama saja dengan berusaha melupakan orang yang tidak pernah kita temui. Dan ini terbukti benar.

Pengguna EyD akan dengan sendirinya tidak lagi doyan membaca buku dan sumber tertulis lain yang tidak ditulis dalam EyD. Mereka bukan saja tidak doyan sejarah, namun juga tidak mampu membaca bahan-bahan yang mempunyai nilai sejarah, yang adalah bacaan-bacaan lama non-EyD. (Lha kok baca bacaan-bacaan non-EyD. Berapa banyak sih, jumlah mahasiswa hari ini yang bergairah tenggelem dalam belantara buku?) Hasil efektif dari pemberlakuan EyD ini diungkapkan Ben Anderson sebagai sejenis penghapusan sejarah di mana pengetahuan sejarah generasi muda negeri ini sebagian besar berasal dari publikasi rezim Soeharto, terkhusus buku teks sekolah. Sampai saya SMA, sejarah Indonesia yang diajarkan masih mencantumkan “PKI” di belakang “G30S”. Artinya, PKI masih dianggap sebagai dalang pembantaian massal yang terjadi antara 65-66, tanpa boleh dan ada tafsir lain. Ini belum sejarah lain yang tidak tertulis dalam buku teks sekolah.

Dalam ranah kajian sosial, sebagai contoh lain, diskursus konsep “kelas” dihapuskan pada masa Soeharto. Buku-buku Leninisme dan Marxisme tentu saja dilarang beredar di Indonesia. Belio juga “mengganti semua istilah yang lazim mereka [para ilmuwan sosial] gunakan dengan bermacam istilah baru yang dianggap lebih sesuai oleh rezim” (Hilmar Farid, 2006). Kata “buruh” yang terasosiasi dengan golongan kelas ploretar yang pemberontak dan revolusioner diganti dengan “karyawan” atau “pekerja” yang lebih bernuansa berkompromi dan manutan. Kata “Tionghoa” diganti “Cina”. Termasuk, kata “long march” dan “demonstrasi” diperlunak dengan istilah “unjuk rasa” yang tak mempunyai nilai konseptual, kecuali luapan emosi picisan.

Dengan demikian, para ilmuwan itu sudah harus berkompromi sejak dalam pikiran ketika menyampaikan gagasannya. Kata-kata yang sebenarnya hendak disampaikan tidak dapat benar-benar seperti apa yang ingin disampaikan oleh karena pembatasan bahasa atau pengeditan pikiran. Implikasi yang ditimbulkan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sosial dan pewarisan sejarah itu sendiri pada akhirnya cacat sejak sebelum lahir dan sebelum terwariskan dalam bentuk ilmu.

Pewarisan Amnesia

Kita bisa menemui Guru Alfonso dalam cerpen Pelajaran Sejarah  karya Seno Gumira Ajidarma (1994). Sang Guru Alfonso hendak mewariskan ilmu sejarah insiden Dili 1991 pada murid-muridnya. Masalahnya, ilmu sejarah itu tidak ada di buku sejarah resmi pemerintah dan terlarang ditulis apalagi dibuat pelajaran bagi para siswa. Padahal, Guru Alfonso percaya bahwa perbaikan masa depan hanya akan terjadi jika murid-muridnya mampu memahami sejarah, terutama yang menghantui kehidupan mereka.

Demikianlah, pada jam pelajaran sejarah, suatu siang di bulan November, Guru Alfonso membawa murid-murid kelas VI ke sebuah pekuburan. Murid-murid bermata “bulat dan besar” yang biasanya nakal itu mendadak terdiam. Mereka tahu, meski selalu samar-samar, bahwa telah terjadi ‘sesuatu’ di pekuburan itu tapi tak boleh terkatakan apalagi menjadi ilmu. Guru Alfonso kepalanya dipukul dengan popor senjata sampai berdarah dan pura-pura mati agar selamat. Tentu saja, di pekuburan itu, banyak orang tua dan sanak keluarga para murid meninggal mengenaskan.

Sejarah ini jauh melampaui bahasa. Ia tidak terbahasakan. Tetapi toh, Guru Alfonso harus berjuang melawan segala trauma demi pewarisan sejarah yang tak boleh dihapus. Karena “hanya dengan suatu cara berbahasa yang saling bisa dimengerti sejarah mereka bisa dihayati”. Sejarah itu mungkin trauma, tapi yang menghindari trauma sejarahnya sendiri, bisa dipenjara justru oleh yang menggunakan trauma itu, tanpa bisa dilawan.

Kita perlu sadar diri bahwa kemandekan pada “cara berbahasa yang saling bisa dimengerti” yang dialami oleh generasi hari ini menjadi masalah yang serius bagi pewarisan sejarah yang mencerahkan. Lagipula, siapakah yang berhasrat mewariskan sejarah dengan kesadaran penuh seperti Guru Alfonso sekarang? Yang saya tahu, film The Look of Silence dan The Act of Killing yang cuma dan hanya kasus prahara sosial-politik 1965 dan belum kasus yang lain, sudah hadir di depan mata kita. Begitu gagahnya para pemain memaparkan kekejaman mereka. Tanpa merasa berdosa, tanpa merasa takut dihukum. Kita hanya diam, pet! Bungkam! Tanpa kejelasan dan penjelasan keadilan! Apakah kita akan terus membiarkan masalah ini pada generasi masa depan yang semakin amnesia? Setega itukah kita pada generasi? Generasi sekarang yang masih hidup adalah generasi yang penakut yang tak berani bertanggung jawab.[]


Tulisan ini pernah dimuat di portal LPM Kentingan dan IndoProgress