Tawa Politik Petruk

“TERUS AJA DENGAN POLITIK! LANJUT AJA! KAMU BIKIN AKU NEG SAMA POLITIK! POLITIK BENAR-BENAR BENCANA! POLITIK ITU SALAH SEMUA ORANG. POLITIK BEGINI, POLITIK BEGITU... TAHU NGGAK KAMU TUH KAYAK APA? KAYAK MENANTUNYA POLITIK! NAH ITU DIA!” (Mafalda 9, 2010)

Saya sering tergelak lalu perlahan terhening saat membaca lagi dan lagi komik strip garapan komikus Argentina, Joaquin Salvador Lavado (Quino). Komik itu mulanya beredar di majalah dan koran-koran Argentina pada 1964-1973 dan menyapa pembaca Indonesia baru pada 2010. Celetuk lugu Mafalda dan teman-temannya yang masih bocah, terutama di tema politik, sering tetap berhasil menjadi mutakhir, betapa pun tahun-tahun telah berlalu dan rezim berganti.

Politik telanjur seperti Rexona, “setia setiap saat”. Mata kita menjadi politik saat melihat iklan-iklan kampanye terpampang di baliho jalanan, terpaku di pepohonan, tersiar di televisi dan tercetak di koran tanpa jeda. Telinga telanjur politik saat mendengar bocah-bocah fasih menyanyikan Mars Perindo di sela menonton kartun. Di media sosial, haduh, warganet tak jemu mabuk politik. Ibu-ibu muda, bapak-bapak, mahasiswa, pemuda karang taruna, mas-mas fotokopian, semua ambil bagian mengutuk atau memberkati pemerintah, mengasihani rakyat yang uangnya tercuri, mencintai negara dengan tanda seru seribu kali.

Kita pun ingat tagar #2019gantipresiden yang menyengat jagat perpolitikan digital Indonesia. Warganet berpolitik dan bertindak ideologis dengan tagar #2019gantipresiden dalam sekian detik. Dua kubu dihadapkan kembali: pendukung Jokowi dan yang anti. Politik termaknai sepele hanya sebagai hitam dan putih, dilarang abu-abu. Begitu pula orang-orang dengan mudah merasa diri bagian dari Pandawa yang sedang melawan Kurawa.

Padahal, Suyudana dan Yudhistira, dua-duanya adalah raja besar yang memimpin negara berlimpah makmur. Dua-duanya bukan raja yang diam-diam dibenci rakyat. Dan Suyudana, malam sebelum ia gugur dengan mulia oleh kuku Pancanaka Wrekudara di penghabisan Bharatayudha, sempat mengajukan tanya pada sunyi, seperti dinarasikan Benedict Anderson dalam Mitologi dan Toleransi Orang Jawa (2008): “Apa guna pertumpahan darah lebih lanjut? Hanya segelintir pengikut kepercayaan yang masih hidup. Mengapa tak menyerah saja? [...] Ratusan ribu orang setia padanya dan telah mengorbankan nyawa baginya. Sekarang gilirannyalah untuk mati bagi mereka.”

Ah, kita mungkin sudah bosan dengan narasi politik yang itu-itu juga. Negara, pemerintah, dan rakyat, selamanya adalah babak-babak lakon tak berkesudahan di bawah tema politik. Dalam lakon ini, rakyat sering dipahlawankan untuk jadi yang dikalahkan. Rezim khusyuk berganti tiap beberapa tahun sekali, rakyat pula khusyuk kasak-kusuk saat mereka tak juga merasa diuwongke setelah kuasa diserahterimakan.

Pada politik yang bau seperti blumbang di belakang rumah, orang-orang mempersembahkan sentilan lewat buku-buku, lagu-lagu, film, drama, lukisan, dan puisi. Di rupa-rupa wahana, rakyat, jutaan orang-orang tak berwajah dan nirnama itu setia ternarasi sebagai hamba politik yang papa dan diberkahi derita, seperti pula yang tercandra dari puisi-puisi Sindhunata di buku Pameran Seni Rupa Petruk Nagih Janji (2009).

Memang, 2009 silam Sindhunata menulis empat puisi “hanya” sebagai barengan pameran seni rupa bertajuk “Petruk Nagih Janji”. Pameran seni seni rupa yang sengaja “disesuaikan dengan pemilu yang sekarang baru hangat-hangatnya menjadi konsumsi publik” menghadirkan 20 perupa Yogyakarta yang diharap memberi sikap pada kejadian-kejadian politis di sekitarnya dengan bahasa bidang dan warna. Karya 20 perupa inilah yang menggerakkan puisi, sejak pilihan lakon sampai peristiwa. Pada 2018, meski berbeda lakon utama dari hampir satu dekade lalu, kita mendapati puisi-puisi Sindhunata masih bisa membarengi nuansa politik mutakhir.

Laku

Empat puisi berjudul Jula-juli lamba, Jula-juli bacokan, Jula-juli Ndangdhut, dan Lubang Janji terasa sebagai empat babak dalam satu lakon politik yang dipentaskan dalam alam (bahasa) Jawa dan (bahasa) Indonesia. Pilihan kata “Jula-juli” seperti mengingatkan kita pada dhagelan dalam lakon ludruk atau sejenis pantun (parikan) di pewayangan.

Di Jula-juli lamba, kita ingin diajak memasuki puisi dalam nuansa humor nan penuh tawa meski puisi bermuatan negara.

Jare dulur, negarane dhewe tambah suwe tambah makmur
Uripe rakyat kok mlaku koyok undur-undur

Waktu Pemilu, pemimpine ngumbar janji
Tapi rakyate tetap susah sampek saiki.

Janjine rakyat bakal tambah sejahtera
Tapi nyatane uripe rakyat tambah sengsara.

Puisi (tercetak) berdiksi “negara” rasanya memang rada sulit menjadi humoris. Negara telanjur jadi kata penuh intrik politis yang sejak ratusan tahun silam memberi narasi tragis nirpuitis. Di alam Jawa, kita merasai puisi bernuansa parikan seperti diucap oleh dalang yang mabuk. Orang mabuk biasa melepaskan apa yang semula hanya terpendam di pikiran terbawah. Kata-kata yang datang dari orang mabuk seringkali mencuatkan kebenaran atau perasaan mendalam yang selintas igauan tapi nyatanya benar terjadi. Puisi tak merasa perlu memetaforakan diri untuk dimengerti. Ia malah mengajak pembaca ikutan mabuk kata dan memasuki lakon politik dalam puisi dengan tak serius meski pelahan kita tetap bakal semakin mengangguk setuju sekalipun narasi politik di puisi telah begitu membikin jutaan rakyat Indonesia jemu: “Apa sing kuasa bakal biso netepi janji/ Iku ngono sing dadi ukuran suksese demokrasi”.

Puisi beranjak ke babak kemenangan Pemilu di Jula-juli bacokan. Lagi, puisi masih memberi latar tempat dan peristiwa politis yang segera terbayang lumrah terjadi.

Iki crita dulur, crita temenan
Wakil rakyat pesta bareng wis menang
Padha urunan kanggo nanggap dhangdhutan
Ruang sidang disulap dadi panggung jogedan

Penyanyine arek sing sexy-sexy
Roke cekak terangkat tinggi-tinggi
Anggota dewan gak iso nahan diri
Terus jogedan nyekakak koyo wong lali

Tambah suwe tambah seru jogedane
Atine padha seneng dleweran kringete
Mesti ae jogedan dadi tambah rame
Sebab ana sing ngombe miras oplosane

Dangdut, perempuan, dan minuman jadi menu utama berpolitik. Dangdut, dengan wajah paling tak seronok yang mungkin bisa dibayangkan Sindhunata, membawa tubuh-tubuh anggota dewan yang mabuk omben-omben sampai pada jelma mabuk kuasa. Narasi politik bakal gagal jadi seru dan pilu kalau musik yang dipilih dalam perayaan kemenangan adalah campursari, pop, blues, apalagi jazz. Dangdut memang satu-satunya musik yang setia membarengi politik Indonesia tahun demi tahun. Di Indonesia, dangdut didengar dan dihapal lebih baik daripada lagu-lagu nasional. Ia adalah bahasa politik paling ampuh untuk menjerat hati khalayak, terutama khalayak kebanyakan yang lebih banyak bertelinga dangdut daripada telinga Beethoven atau Miles Davis.

Di puisi, pembaca merasai Sindhunata pun semakin asyik berjula-juli. Narasi politik yang klise dipersembahkan dalam lenggak-lenggok langgam Jawa yang ingin menarik tawa. Seperti terasa, dalam diksi yang tanpa metafora dalam pilihan berbahasa Jawa dan mengikut logat parikan yang amat memerhatikan rima, Sindhunata pun merasai kejengahan serupa dalam narasi politik. Ia semakin mabuk kata di Jula-juli Ndangdhut dan di sanalah tawa berhasil tercipta dalam peluk derita.

Merah putih layangane
Rambute pedhot sak kuncire
Bareng kuasa lambene mencla-mencle
Mula panter nek ditableg tempe

Rokoke cerutu sing dowo
Brengose ireng cangkeme ombo
Janjine dhuwur ngombro-ombro
Breng ditagih mek terus semoyo.

Tuku gula nang warunge Wak Min
Iwakku entek digondol kucing
Wakile rakyat gak ambil pusing
Rakyate kembung dipakani angin

Saben dina gaweane nyonthong
Iku ngono jenenge neror
Wedi dibom mlayu ngalor
Malah semaput kepidak mercon.

Yu Painten ngemut mercon
Cekap semanten anggen kulo ngebom.

Larik-larik puisi semakin membawa pembaca ke dalam suasana dhagelan dalam lakon wayang. Dalam kata-kata yang makin tak terkendali, “penonton” pun makin mabuk tawa dan derita. Mereka merasai benar, kata-kata dalam jula-juli tidak bercerita lain selain nasib mereka—rakyat—sendiri. Rakyat yang korban politik, ratusan kali dikecewai oleh pejabat yang alpa digenggam tuah kuasa. Dalam ulah beringas kata-kata, kemarahan pada negara tercerna. Tapi amarah itu tak juga meletupkan keinginan merusak benda-benda atau melakukan demonstrasi, melainkan membuncahkan tawa. O, begitulah tawa selalu jadi amarah yang paling bisa dijelmakan oleh wong-wong cilik. Dan tentu saja, wong-wong cilik itu lebih tertawa oleh ulah bahasa Jawa ngoko, bahasa mereka sendiri dibanding bahasa Indonesia yang gampang terperosok ke dusta.

Pilihan bahasa Jawa dibanding bahasa Indonesia dalam tiga puisi semakin memberi nuansa, Sindhunata tidak sedang menarasikan politik dari sebuah mimbar dakwah menjulang tinggi. Ia juga raga yang ikut duduk di angkringan dan terlibat rasan-rasan. Sindhunata tidak mengelak dari merasai diri sebagai bagian dari rakyat kebanyakan. Ia menulis puisi-puisi yang tak berjarak dari batin bahasa dan rasa orang Jawa.

Lakon

Sindhunata serupa dalang bagi lakon di puisi-puisinya. Lakon utama adalah Petruk, salah satu punakawan tenar bertubuh jangkung, hidung mancung meski tidak ganteng, “mulut yang ganas”, dan gemar melakukan “muslihat-muslihat untuk mempermainkan orang lain dan lawakan yang kasar” (Anderson, 2008). Barangkali, sebab kerasukan Petruklah kita merasai bahasa-bahasa yang gamblang dan keras meski tetap humoris di puisi-puisi Sindhunata. Pilihan memetrukkan puisi tentu juga bukan sekadar manut lakon pameran seni rupa. Sindhunata pun rasanya telah memilih tokoh ini sebagai metafora di tulisan-tulisannya, seperti di buku Petruk Jadi Guru (2006). Sebuah rumah tetirah yang dibangun atas gagasannya, terletak di Karangklethak, sebuah desa di lereng gunung Merapi, pun dinamai serupa tokoh ini: Omah Petroek.

Dalam lakon wayang, konon, Petruklah yang paling dinanti-nanti keluarnya oleh para penonton. Para punakawan, dengan Petruk pemilik suara paling lantang, bakal menyajikan dhagelan nyerempet-nyerempet bahaya. Di sinilah para lakon bisa keluar dari “takdir” dan menyentil rupa-rupa perkara mutakhir lewat dhagelan, tak luput intrik politik.

Inilah yang tidak bisa dilakukan oleh para satria utama Pandawa atau Kurawa. Mereka memang teladan utama dalam pusparagam cara, tapi begitulah telah ditetapkan oleh para dewa, para satria utama tak bisa melenceng dari kehendak takdir. Para Kurawa tetap bakal tumpas di padang Kurusetra.

Kita pun ingat, dalam suatu lakon, Kresna bersama Setyaki diutus membujuk Suyudana menyerahkan separuh kerajaan pada Pandawa demi mencegah pertumpahan darah. Di Ngastina, saat dia undur diri ke tempat peristirahatan, sepasukan rahasia pimpinan Dursasana menyerangnya. Kresna yang murka menjelmakan diri sebagai Brahala Triwikrama, si pemusnah jagat setinggi gunung berseribu wajah dan sepuluh ribu tangan dan kaki, hendak membabat habis Ngastina.

Tak seorangpun, bahkan para Kurawa yang bisa luput dari kehancuran kalaulah Batara Surya tidak datang memperingatkan Kresna, ia dilarang menumpahkan darah Kurawa. Kutukan Drupadi mesti menemui jalan jelmanya sendiri. “Dengan titah para dewa, kekuasaan Kresna harus sebatas perannya sebagai penasihat Pendawa,” kata Ben Anderson.

Tiap satria utama telah memiliki watak dan takdir yang tak bisa dielak. Seperti pula pada pusparagam peristiwa politik, selalu ada “pakem” yang tak bisa diabaikan, semacam presiden yang mesti dipilih kembali lewat pemilu lima tahun sekali. Tapi di sekitar apa yang telah ditetapkan itu, ada sulur-sulur kisah yang diperbolehkan mlipir dari acara utama.

Jalan takdir hanya bisa sedikit dipuntir oleh kehadiran para punakawan. Merekalah pengawal zaman yang setia, memberi ruh bijaksana dalam tawa. Dalam segala sengkarut takdir politik, laku Petruk yang mbeling dalam kata jadi lecutan halus nan tajam bagi para pejabat yang melupa.

Dialah metafora rakyat sekaligus jelmaan pejabat yang menyamar seolah menjadi “Petruk” di sekujur puisi. Rakyat adalah Petruk, pejabat juga “Petruk”. Rakyat adalah para Petruk yang menanti janji-janji politik ditepati, seperti secara harfiah tercandra dari cuplikan larik Jula-juli lamba.

Pancen dulur rakyat iki nasibe kay[a] Petruk
Kudu ngenteni janjine ratu karo manthuk-manthuk.

Mula saiki wayahe rakyat nagih janji
Lan para pemimpin kudu wani netepi

Penantian rakyat pada janji politik yang ditepati serupa dengan penantian Petruk dalam lakon carangan Petruk Nagih Janji yang dituliskan di pengantar buku sebagai lakon yang meniscayakan pameran seni rupa bertajuk serupa. Petruk telah dijanjikan menikah dengan putri bidadari saat ia berhasil mengalahkan para raksasa utusan Prabu Kaladaru yang menginginkan salah satu putri bidadari sebagai istri. Para Dewa berkata, ia akan dipanggil ke kahyangan bila waktunya tiba. Tahun-tahun berlalu, Petruk yang tak jua mendapat jawab bersiap menagih janji yang enggan ditepati ke kahyangan. Pada lakon politik ini, yang juga dinarasikan Sindhunata dalam cerpen Petruk Nagih Janji di buku, Petruk bersiap ke pusat pemerintahan, menagih janji kesejahteraan terselesaikan.

Persis yang terjadi di jagat politik Indonesia, 2009 lalu ataupun hari-hari ini. Janji masih saja nekat terucap, pula orang-orang tidak jenuh mencoba percaya. Ada rakyat yang setia menanti, ada rakyat yang ingin menaikkan derajat dan berkoar dialah yang bakal menepati janji. Barangkali, saat berada di meja dewan, mereka masih mengingat diri sebagai petruk yang punakawan belaka. Jebul, seperti tercandra di Jula-juli Ndangdhut,

Petruke lak kok kemayu
Kathoke methet bluse biru
Lambene abang kakean gincu
Nang Senayan mek adol ayu

Begitulah tulah kuasa. Di Senayan, wakil rakyat berlagak Petruk yang sahaja. Tapi laku sesungguhnya tetap saja durjana. Petruk yang Dewan telanjur melupa dirinya juga berasal dari rakyat dan bagian dari rakyat. Petruk yang Dewan mencitra diri dalam rupa manis dusta, yang “lambene abang kakean gincu”. Di Senayan, Petruk yang telah kemayu tidak berpikir nasib petruk-petruk lain. Diri terlalu sibuk mencitra diri “adol ayu”, sedang nun, dia meninggalkan sebuah Lubang Janji.

Mulutku terjahit bulan
tapi hidungku adalah pedang.
Kutusukkan pedangku pada lubang-lubang janji
agar segera berakhirlah penantianku ini.

Aku ingin mati tanpa membawa utang janji.
Karena itu kau seharusnya tak memberi janji.
Atau kau sendirikah yang seharusnya mati
karena berutang janji yang tak bisa kau penuhi?

Sindhunata tak lagi ingin berkelakar dan menertawakan politik dengan bahasa Jawa. Petruk telah berbahasa Indonesia. Ia menjelang murka yang mendiamkan. Petruk dalam wayang memang slengean, tapi ia juga pribadi yang bisa diandalkan dan pejuang yang teguh jika diperlukan. “Aku” dalam puisi memanglah Petruk, dan Petruk adalah rakyat. Tidak ada lagi “negara”, “anggota dewan”, “wakile rakyat” atau “pemimpin”. Petruk beraku pada “kau”, yang negara, anggota dewan, wakil rakyat, dan pemimpin. Bahasa Indonesia mencandra duka dirasa tidak hanya sebagai orang Jawa, tapi juga orang Indonesia. Penanti janji ditepati itu juga tak melulu Petruk yang beralam Jawa. Petruk-petruk yang rakyat dan yang “anggota dewan” ada di relung-relung geografis Indonesia.

Petruk yang tadi bermulut beringas dijadikan diam. Ia tidak lagi diperbolehkan beringas dalam kata. Tak bisa berkata-kata, Petruk masih memiliki hidung mancung, siap memancung bagai pedang. Hidung itu indra penghidu yang peka bebauan buruk ulah politik, seperti janji-janji yang hampa. Rakyat yang murung dan kecewa tidak lagi berdaya bahkan untuk tertawa, tetapi kita tahu, seperti Tuhan yang menunggu meski tahu, rakyat pun tahu ada yang masih punya utang janji. Tak ada yang tahu siapa yang lebih abadi, janjikah atau penantiankah.

Puisi-puisi telah habis. Empat babak di lakon politik didalangi Sindhunata usai menyapa rakyat Indonesia. Meski berlimpah “pesan moral”, kita mencecap puisi-puisi Sindhunata tidak dalam marah atau resah. Politik barangkali pun telah murka sendiri terus-terusan dimarahi. Lewat puisi, Sindhunata menghadirkan Petruk buat menertawai politik sekali lagi, yang sampai hari ini tak jemu juga jadi lakon penggeli hati. Dan mayapada ini, butuh Petruk lebih banyak lagi.[]

Tulisan ini salah satu yang mengisi buku Suguhan (2018) terbitan Buku Tjap Petroek Kelab Buku Semarang, dan Bilik Literasi. Buku memuat esai-esai panjang apresiasi puisi-puisi Romo Sindhunata sebagai persembahan ulang tahun ke-66.